Latar Belakang
Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs
(bappenas.go.id). Salah satu fokus upaya penghapusan kemiskinan adalah melalui penanggulangan kemiskinan ekstrem. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.
Kemiskinan Ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan esktrem atau
setara dengan USD 1.9 Purchasing Power Parity (PPP). PPP ditentukan menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada angka yang sangat ekstrem pula, yaitu 0%. Keberhasilan ini merupakan gabungan dari strategi sekaligus pemanfaatan model dan aplikasi untuk mengintervensi sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk miskin ekstrem. Salah satu yang strategi yang dilakukan adalah pembagian 4 klaster penanganan yaitu, cluster pemberdayaan masyarakat, cluster perlindungan/bantuan sosial, cluster UMKM dan cluster program pro rakyat.
Meskipun demikian, penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung tidak luput dari kelemahan-kelemahan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Oleh karena itu, berbagai sarana kolaborasi, diskusi dan sinergi masih patut dilakukan untuk penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, tidak hanya di Kabupaten Tulungagung, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Tujuan
Tujuan sharing session ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan informasi tentang program penanggulangan kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem bagi ASN perencana/Pejabat Fungsional Perencana
Target Luaran (Output & Outcome)
Peserta mengetahui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam penanggulanan kemiskinan, sekaligus saling berbagi untuk perbaikan dan penyempurnaan program serupa di tempat masing-masing
Target Peserta
Seluruh ASN Perencana/Pejabat fungsional perencana baik dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
Jenis Training
Pelaksanaan Online
Biaya Tiap Peserta
- Pejabat fungsional perencana pembangunan anggota PPPI yang sudah membayar iuran tahun 2023 (status aktif) dan telah mengambil free 10 sesi= Rp. 100.000 per sesi training
- Pejabat fungsional perencana pembangunan yang bukan anggota PPPI = Rp 150.000 per sesi training.
- Peserta umum = Rp 200.000 per sesi training
Konstribusi dapat dibayarkan melalui transfer ke Bank BCA : No Rek : 0702228989 a.n PT. Konsorsium Consulting Group.
Fasilitas
- Materi Soft Copy
- Sertifikat
Waktu Pelaksanaan
Rabu, 24 Mei 2023
13.00 – 16.00 WIB
Contact Person
Informasi lebih lanjut terkait Training ini dapat menghubungi: 0896-8714-7303 atau 0812-9940-2896 (WA Only)
Formulir Pendaftaran
Silahkan isi Form Registrasi berikut. Data akan digunakan sebagai acuan pembuatan sertifikat dan administrasi lainnya. Pastikan data yang diinput sudah benar
